Senin, 07 Mei 2018

TV SWASTA CORONG PEMERINTAH


“Kok ada ya bang, tv swasta yang menjadi corong pemerintah.”
“Memang ada? Saya jarang sekali nonton tivi.”
“Nggak si menjadi corong banget, cuma, sepertinya selalu memuat berita tentang pembelaan dengan waktu lama dan sebentar jika berita yang kurang baik imbas bagi pemerintah.”
“Tapi nggak manipulasi kan?”
“Gimana yah. Jadi gini. Nadanya itu selalu mengarahkan untuk pembenaran pada setiap apa saja yang dilakukan pemerintah.”
“Jika itu benar, nggak masalah kan?”
“Tapi berat sebelah bang. Nggak berimbang. Nggak independent. Pernah nonton tivi Anu nggak bang.”
“Kayaknya pernah. Sebentar. Saya jarang nonton tivi. Acara-acara debat terus, nggak ada yang ngaku lawannya benar, dan mengaku dirinya sendiri yang kurang benar. Semua merasa paling benar. Jadi bingung mana yang benar-benar, benar.”
“Triple benar ya bang?”
“Maksudnya, yang benar sesungguhnya menurut fakta yang sesungguhnya atau menurut keilmuan yang diyakini keilmuannya.”
“Kalau media tivi sudah berpihak, kan jadi nggak obyektif bang?
“Mungkin sudah obyektif, cuma kamu saja yang nggak sepaham, jadi merasa apa yang disajikan tidak obyektif. Kamu pernah cross check sebuah kabar yang tayang di tivi Anu dengan kejadian apa sesungguhnya?”
Belum si bang. Cuma saya cross check dengan media lain.”
“Pasti media lainnya yang bersebrangan. Coba kalau dengan media yang se-arus.”
“Terus, mana yang harus saya percaya...?”
“Kan banyak referensi dari berbagai media. Kita bisa menyaring dan menalar dengan kejadian sesungguhnya yang ada di sekitar kita.”
“Kenapa banyak media yang berkepentingan dengan politik yang bang?”
“Mungkin pangsa pasarnya cukup membuat untung, dan akan lebih aman jika pro pemerintah.”
“Bukan masalah pro dan nggak pro bang. Kenapa obyektifitasnya pudar.”
“Menurut kamu, tivi yang tidak pro pemerintah, obyektif ngaak?”
“Nggak juga si bang. Nada suaranya berkecenderungan menyerang.”
“Berarti sama-sama nggak obyektif, kan.”
“Kenapa jadi begitu yah bang..?”
“Kan sasaran pasarnya berbeda-beda. Kepentingan sang pemilik juga berbeda.”
Jadi kalau mau pilih yang independen yang gimana bang?”
“Yang sesuai dengan keinginan kamu itu yang kamu pilih.”
“Berarti saya juga tidak obyektif kalau begitu bang.”
“Bisa juga.”
“Lho, terus bagaimana nih baiknya.”
“Yang menurut kamu baik saja, dan tak perlu memaksa orang lain untuk sama seperti kamu.”
“Berarti diam saja tak perlu komentar ya bang.”
“Komentar nggak apa-apa, tapi jangan menyerang.”
“Kalau nggak suka masa komentarnya harus senang dan setuju. Itu namanya munafik.”
“Kalau nggak suka, mending diam saja. Daripada dilaporkan ke polisi. Kamu bisa dihukum dengan berkomentar yang komentarnya tidak disukai oleh orang yang kamu komentari.”
“Repot yah bang. Kebebasan berpendapat dikekang lagi.”
“Bukan dikekang. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik dengan berkomentar.”
“Tidak baik itu kan subyektif bang. Bisa saja menurut saya baik, menurut orang lain tidak baik. Sebuah pilihan harus diam, sama juga dengan dikekang, bang.”
“Bisa saja begitu.”
“Terus..?”
“Terus bagaimana maksudnya?”
“Berarti harus diam saja..? Tidak berkomentar?”
“Tidak komentar kan juga nggak apa-apa kan?”
“Nggak si, tapi kan pengin.”
“Penginnya di tahan.”
“Gitu yah bang?”
“Iya. Iya sajalah..”
07052018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar